Di balik wajah ramah Kota Jambi yang terus berkembang, tersembunyi kisah-kisah luka yang jarang disuarakan. Luka yang tidak berdarah, tapi mengendap lama dalam jiwa. Luka yang tak terlihat, tapi menyiksa batin perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Mereka hidup di antara kita di rumah-rumah yang tampak bahagia, di sekolah-sekolah yang tampak aman, di lingkungan yang tampak tertib namun menyimpan penderitaan yang tak terucapkan.
Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jambi bukan sekadar deretan angka statistik. Ia adalah cermin dari kegagalan kita sebagai masyarakat dalam menjamin rasa aman, keadilan, dan kemanusiaan. Di tengah kemajuan pembangunan fisik dan ekonomi, masih banyak warga kota yang justru terluka oleh tangan orang terdekatnya sendiri. Orang Tua, Guru, Saudara, dan lainnya. Ironisnya, banyak dari luka itu tak pernah diakui, apalagi disembuhkan.
Fakta yang Menggetarkan Nurani
Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bentuknya pun beragam: kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga eksploitasi ekonomi. Namun angka itu hanyalah puncak gunung es. Banyak kasus yang tidak tercatat karena korban memilih diam takut, malu, atau tidak percaya pada sistem hukum yang ada.
Dalam banyak kasus, pelaku justru orang terdekat: suami, ayah, paman, guru, atau tetangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi sumber ketakutan. Rumah, sekolah, bahkan tempat ibadah tak lagi otomatis menjamin rasa aman bagi perempuan dan anak.
Kita seolah hidup dalam masyarakat yang “terbiasa” dengan kekerasan. Bentakan dianggap hal biasa, tamparan disebut mendidik, dan pelecehan sering dipandang sekadar gurauan. Padahal setiap bentuk kekerasan, sekecil apa pun, meninggalkan bekas psikologis yang dalam dan berdampak jangka panjang.
Akar Kekerasan: Dari Patriarki hingga Kemiskinan Struktural
Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari akar sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Di Jambi, seperti halnya di banyak wilayah lain di Indonesia, budaya patriarki masih sangat kuat. Laki-laki dianggap pemegang otoritas utama, sementara perempuan diharapkan patuh, tunduk, dan mengalah.
Dalam struktur seperti ini, kekerasan sering kali dilihat sebagai “alat” untuk menegakkan disiplin atau mempertahankan kehormatan laki-laki. Kekerasan domestik, misalnya, sering dibungkus dengan alasan “pendidikan” atau “urusan rumah tangga.” Akibatnya, banyak perempuan yang tidak berani melawan atau melapor karena takut dianggap durhaka.
Selain faktor budaya, ketimpangan ekonomi juga menjadi pemicu kuat. Banyak perempuan di Jambi yang bergantung secara ekonomi pada suami atau keluarga, sehingga ketika mengalami kekerasan, mereka tidak memiliki pilihan untuk pergi. Anak-anak dari keluarga miskin pun rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi karena lemahnya pengawasan dan pendidikan yang terbatas.
Di sisi lain, pendidikan gender yang minim membuat masyarakat sulit membedakan antara peran sosial dan hak asasi. Ketika perempuan dianggap sebagai “pelengkap” laki-laki, dan anak-anak hanya dipandang sebagai milik orang tua, maka kekerasan menjadi hal yang mudah dibenarkan.
Luka Psikologis: Trauma yang Tak Terlihat
Dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak selalu tampak secara fisik. Luka yang paling dalam sering kali bersifat psikologis. Korban hidup dalam ketakutan, merasa bersalah, kehilangan kepercayaan diri, bahkan tidak jarang mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD).
Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga penuh kekerasan berpotensi mengulang siklus itu di masa depan baik sebagai korban maupun pelaku. Mereka belajar bahwa kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kekuasaan, atau mendapatkan kontrol. Di sinilah tragedi sosial dimulai: kekerasan melahirkan kekerasan, dan luka yang tak terlihat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Lebih menyedihkan lagi, banyak korban justru tidak mendapatkan dukungan yang layak. Mereka sering disalahkan, dianggap penyebab masalah, atau dipaksa berdamai demi “nama baik keluarga”. Padahal yang mereka butuhkan adalah empati, pemulihan, dan jaminan keadilan.
Peran Masyarakat: Dari Penonton Menjadi Pelindung
Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Masyarakat memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif.
Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat masih memilih diam. Budaya “tidak mau ikut campur” atau “itu urusan rumah tangga orang” justru memperpanjang penderitaan korban. Padahal, sikap diam adalah bentuk pembiaran. Diam berarti membiarkan kekerasan terus berulang.
Diperlukan perubahan pola pikir kolektif. Masyarakat harus berani bersuara ketika melihat kekerasan. Tetangga, guru, teman kerja, atau tokoh masyarakat bisa menjadi pihak pertama yang memberi perlindungan. Dukungan sosial sering kali menjadi pintu awal bagi korban untuk berani melapor.
Selain itu, pendidikan kesetaraan gender perlu diperkuat di sekolah-sekolah dan lembaga keagamaan. Anak laki-laki harus diajarkan tentang empati dan penghormatan terhadap perempuan, sementara anak perempuan perlu ditanamkan rasa percaya diri dan kesadaran akan hak-haknya.
Media dan Narasi Kekerasan
Media massa dan media sosial memiliki peran ganda dalam isu ini. Di satu sisi, media dapat menjadi alat yang efektif untuk menyuarakan keadilan, mengedukasi publik, dan menekan pemerintah agar bertindak. Namun di sisi lain, media juga bisa menjadi alat yang melukai korban jika tidak dikelola dengan etika.
Masih banyak pemberitaan yang menyebut identitas korban, menampilkan foto, atau menggambarkan peristiwa kekerasan secara vulgar. Padahal, hal itu justru memperparah trauma dan mempermalukan korban. Media perlu memosisikan diri bukan sebagai pengumbar sensasi, tetapi sebagai advokat kemanusiaan yang berpihak pada korban dan mendorong perubahan sosial.
Media sosial juga menghadirkan tantangan baru berupa kekerasan digital: perundungan, penyebaran foto tanpa izin, dan pelecehan daring. Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan jenis ini tanpa tahu cara melapor. Oleh karena itu, literasi digital dan sistem pelaporan berbasis teknologi perlu diperkuat di Jambi.
Luka Kolektif yang Perlu Disembuhkan
Setiap kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya luka individu, tetapi juga luka kolektif masyarakat. Ketika seorang ibu dipukul, seorang anak dilecehkan, atau seorang gadis dipermalukan, maka kemanusiaan kita bersama ikut terluka. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa diam berarti turut berperan dalam mempertahankan sistem yang menindas. Luka yang tak terlihat ini menandakan bahwa ada yang salah dalam cara kita memandang relasi kekuasaan, kasih sayang, dan kemanusiaan.
Menyembuhkan luka itu berarti menyembuhkan sistem sosial yang timpang. Diperlukan keberanian moral dan empati kolektif untuk mengakui bahwa kekerasan bukanlah nasib, melainkan hasil dari pilihan sosial yang bisa diubah.
Kota Jambi memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang ramah perempuan dan anak. Potensi itu akan menjadi nyata jika pemerintah, masyarakat, dan media bergerak bersama. Setiap kebijakan harus dilandasi dengan keadilan, setiap tindakan harus berpihak pada korban, dan setiap warga harus menjadi pelindung bagi yang lemah.
Luka yang tak terlihat harus disembuhkan dengan kesadaran dan aksi nyata. Karena tidak ada pembangunan yang benar-benar berarti jika di baliknya masih ada perempuan yang menangis dalam diam, atau anak-anak yang kehilangan masa kecilnya karena ketakutan.
Penutup
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar masalah hukum, tetapi masalah kemanusiaan. Ia menguji apakah kita, sebagai masyarakat, benar-benar memiliki nurani. Kota yang indah bukan diukur dari gedung-gedung tinggi atau jalan-jalan yang mulus, tetapi dari sejauh mana kota itu melindungi mereka yang paling rentan. Kini saatnya kita berhenti menutup mata. Luka yang tak terlihat harus diakui, ditangani, dan dicegah agar tidak terus berulang. Karena hanya dengan keberanian untuk melihat dan bertindak, kita bisa memastikan bahwa Jambi bukan lagi kota yang menyimpan sunyi, melainkan kota yang memeluk setiap warganya dengan aman dan bermartabat.
Tinggalkan Balasan